Wednesday, December 17, 2008

BUMN as the Backbone

“Badan Usaha Milik Negara diharapkan menjadi backbone (tulang punggung) dalam mengatasi krisis global yang saat ini sedang mengancam Indonesia” Kalimat tersebut acap kali dilontarkan oleh para pejabat negara di sektor ekonomi maupun terpampang di halaman utama portal BUMN online dengan alamat www.bumn.go.id yang konon katanya merupakan media dalam menunjukkan akuntabilitas dan transparansi Badan Usaha Milik Negara. Problematika utama dalam pengelolaan BUMN adalah merubah pola pikir kebanyakan para insan BUMN. Budaya birokrasi yang cukup kental di BUMN menjadikan BUMN tidak siap dalam mengahadapi kompetisi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalani oleh BUMN. Reformasi BUMN kemudian menjadi solusi terhadap permasalahan mendasar tersebut. Upaya pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara untuk mereformasi BUMN tampaknya akan menemui berbagai kendala lain yang tak kalah pelik.

Proses rekruitmen pegawai yang tidak jelas, pengelolaan aset yang asal-asalan hingga penyakit turunan bangsa Indonesia yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya pun menimpa BUMN yaitu korupsi. Sebut saja korupsi di BUMN raksasa seperti Penjualan Kapal Tanker Pertamina yang melibatkan mantan Meneg BUMN Laksamana Sukardi, Korupsi Widjanarko di Perum Bulog, Korupsi PLN, PTPN dll. Tidak hanya di BUMN besar, BUMN kecil pun menjadi korban penyakit ini seperti Korupsi penjualan aset PT. Garam (Persero) dll. Budaya birokrasi yang seakan menjadi satu kesatuan dengan budaya korupsi merupakan PR kesekian kalinya yang harus diatasi oleh pemerintah untuk mewujudkan BUMN benar-benar sebagai backbone bagi krisis yang dihadapi bangsa ini.

Masalah BUMN tidak selesai sampai disitu, target deviden yang harus disetorkan BUMN untuk APBN tidak diimbangi dengan penataan regulasi yang mendukung dan memberikan ruang gerak lebih lapang bagi BUMN. Upaya mentransformasi budaya BUMN dari budaya birokrasi ke korporasi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan semangat pemerintah dan para pelaku negara baik di level eksekutif, legislatif maupun yudisiil. Apabila kita perhatikan detail organisasi BUMN, hampir semua komisaris BUMN adalah para pejabat negara baik eselon di departemen maupun non eselon. Hal ini dilakukan dengan dalih keterwakilan pemerintah sebagai pemilik. Namun kebijakan menempatkan pejabat negara sebagai komisaris BUMN justru akan menimbulkan pertanyaan tentang upaya reformasi BUMN tersebut. Selain mempertanyakan tentang profesionalisme kinerja dan independensi BUMN sebagai pelaku bisnis, hal ini juga dapat menciptakan sentimen negatif bagi BUMN khususnya tentang ketidaksiapan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Indonesia, karena bagaimana seorang komisaris dapat mengambil keputusan strategis yang netral disaat dia berdiri di dua kaki yang berbeda secara substansi yaitu sebagai pemegang kebijakan negara dan regulator (executive regulation maker) serta sebagai komisaris BUMN (pelaku usaha).

Menempatkan BUMN pada rel dan jalur yang benar harus segera dilakukan oleh pemerintah. Kembalikan BUMN pada khittahnya sebagai salah satu pelaku bisnis yang dikelola secara profesional dan modern tanpa ada campur tangan yang berlebihan dari pemerintah kecuali campur tangan sesuai porsi dengan hak pemerintah sebagai pemilik modal yang berhak menerima deviden dan sebagai Negara yang berhak menerima pajak bukan sebagai sarana penyedia pendapatan tambahan bagi para pejabat negara ataupun sumber dana bagi partai politik pendukung pemerintah. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih menyamakan BUMN dengan lembaga negara dimana akses informasi tentang segala hal di tubuh BUMN benar-benar dengan mudah dapat diakses oleh siapapun, dimana sebenarnya hal ini tidak mendukung profesionalisme BUMN sebagai pelaku usaha yang memiliki kompetitor dan harus dijamin kerahasiaannya dalam hal-hal tertentu untuk melindungi BUMN tersebut di era pasar bebas dengan sejuta kompetitor. Prof. Erman Radjagukguk Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Indonesia mengatakan bahwa kekayaan BUMN sebenarnya bukanlah merupakan kekayaan negara, sehingga resiko bisnis yang kemungkinan bisa dialami BUMN sebagai pelaku bisnis janganlah dilihat sebagai sebuah perbuatan yang merugikan keuangan negara, ketika negara memberikan modal kepada BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka ketika itu pula harus dilakukan pelepasan kekayaan oleh negara sebagai bentuk investasi.

Berubah dengan sungguh-sungguh atau terlikuidasi karena kalah kompetisi merupakan pilihan yang dihadapkan pada BUMN, perubahan dimaksud tentunya tidak sekedar tanggung jawab BUMN namun juga perlu komitmen yang tinggi dari negara sebagai pemilik modal yang memang sudah saatnya harus ikhlas “melepaskan” BUMN untuk berkiprah dan berkompetisi secara profesional dengan budaya korporasi ala BUMN. Tinggalkan sistem pengelolaan BUMN dengan koasi koordinasi pejabat negara dan mengembalikan BUMN sebagai pelaku bisnis terdepan, maka tidak mustahil BUMN dapat diandalkan untuk menjadi tulang punggung bangsa dengan memberikan deviden dan pajak untuk Negara, mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menggerakkan sektor riil, bukan menjadikan BUMN sebagai sasaran empuk pemerasan para aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa hingga Hakim atas masalah-masalah hukum yang menimpa BUMN.

Friday, November 14, 2008

Kejenuhan Rakyat terhadap Pemilu

Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak suara dihadapkan pada sederet "pesta" demokrasi yaitu pemilihan langsung untuk Pemilu DPR-DPD, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati/Wali Kota dan Pemilu Kepala Desa. Sederetan pemilihan langsung tersebut adalah kemutlakan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Akibat banyaknya pemilu yang harus dihadapi rakyat menyebabkan rakyat mengalami kejenuhan politik yang hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya angka golput meskipun pembelaan KPU menyatakan bahwa golput tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain golput karena faktor teknis. Tingginya angka golput adalah indikator dari menurunnya kualitas pemilu.
Setiap Pemilu yang diselenggarakan dan pemimpin nasional yang dihasilkan tidak memberikan perubahan yang berarti, dan inilah salah satu penyebab mengapa rakyat mengalami kejenuhan untuk datang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana saat orde baru silam.
Keberhasilan doktrin orde baru yang memberikan harapan kepada masyarakat dalam event "coblosan" untuk sebuah perbaikan patut kita acungi jempol meskipun sebenarnya perubahan tersebut hanyalah kamuflase belaka dan pemilu hanyalah sebagai simbolis semata karena pemenagnya pun sudah pasti dapat diketahui dengan selisih suara yang sangat jauh. Namun dalam Pemilu orde baru ada ke"khas"an yang berhasil di create oleh pemerintah dan dukungan dari fourth estate (media) yang saat itu ada dalam genggaman penguasa menjadi sebuah nilai tambah terhadap esensi dari Pemilu itu sendiri.
Banyaknya jumlah partai saat ini memberi konsekwensi semakin banyak pula jumlah caleg yang harus dipilih oleh rakyat. Selain itu muncul pula istilah calon independent untuk Gubernur/Bupati/Wali Kota yang semakin menambah bingung pemilih yang semuanya memberikan janji-janji untuk kesejahteraan.
Sistem demokrasi saat ini memberikan dampak berarti pula pada lingkungan. Pohon-pohon secara bergiliran dipaku dan dikawat oleh para caleg, capres maupun calon kepala daerah untuk mensosialisasikan gambar diri mereka masing-masing. Baliho-baliho raksasa yang menganggu estetika kota pun bertebaran di setiap penjuru kota. Pemerintah begitu agresif untuk membongkar lapak-lapak PKL, mengusir tukang becak demi estetika kota namun ketika baliho-baliho raksasa para caleg bertebaran maka Pemerintah hanya berdiam saja, dengan ketidakadilan tersebut sangat wajar kiranya jika rakyat berperilaku sinis terhadap penguasa.

PKS ; Fenomena ditengah Kebekuan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pentas politik nasional memang terkadang mencengangkan banyak orang. Kehebatan PKS terlihat saat proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kala itu PKS cukup percaya diri maju tanpa berkualisi dengan mengusung pasangan Adang-Dani dimana rivalnya adalah pasangan Fauzi-Prijanto yang diusung oleh kumpulan partai-partai raksasa dan kecil seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB dll yang kesemuanya berjumlah 20 partai. Namun ternyata selisih suara Dani-Anwar dan Fauzi-Prijanto hanya terpaut 500 ribu suara sebuah angka yang cukup tipis. Dengan selisih angka tersebut sebenarnya peluang Adang-Dani masih terbuka untuk menggantikan Sutiyoso karena memang disana-sini banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh rivalnya. Namun, PKS menunjukkan kelasnya, PKS menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas Ibu Kota, Adang Dorojatun dan PKS mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Fauzi Bowo.
"PKS hadir dengan mengawinkan keunggulan orde lama dengan demokrasinya yang diidentitaskan sebagai "keadilan" dan orde baru dengan icon kesejahteraanhnya menjadikan partai Keadilan Sejahtera adalah sintesa dari demokrasi orde lama dan kesejahteraan orde baru" ujar Anis Matta Sekjend DPP PKS di TVRI beberapa saat yang lalu.

Dikala PDIP masih mencoba konsisten untuk mengusung Megawati, Partai Demokrat bersama SBY, PKB dengan Gus Dur nya, Hanura dengan Wiranto-nya, dll, Mukernas PKS di Makassar beberapa bulan kemarin, menghasilkan belasan nama tokoh-tokoh muda sebagai calon pemimpin bangsa yang hampir kesemuanya adalah tokoh-tokoh baru yang masih belum dikenal. Langkah berani PKS ini seakan ingin memecah kebekuan regenerasi kepemimpinan bangsa, sebuah langkah yang positif dan sangat menjual. PAN yang mencoba mengorbitkan Soetrisno Bachir ternyata masih dibayang-bayangi oleh statement Amien Rais yang memposisikan dirinya sebagai pemain cadangan tat kala Sutrisno Bachir dinilai belum berhasil diorbitkan. Fenomena PKS yang hadir dengan 586 Caleg untuk DPR RI dimana 70% adalah tokoh muda menjadikan energi PKS lebih siap bermain dengan lawan-lawannya yang rata-rata masih mengandalkan pemain-pemain lama.

PKS pun mulai mengemas dirinya sebagai partai modern yang mengusung regenerasi kepemimpinan nasional dengan tokoh muda. iklan-iklan pun dibuat dengan memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan meskipun sempat menuai komplain akibat salah satu iklannya menampilkan sosok manatan Presiden Soeharto. Pemilihan mantan Presiden Soeharto tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebagai salah satu partai yang di dzolimi oleh pemerintahan orde baru, PKS ingin menunjukkan kedewasaan dan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dengan melupakan seluruh kesalahan-kesalahan masa lalu, karena dengan dendam masa lalu bangsa ini akan susah untuk menapaki masa depannya.

"If you choose us, we will give you change. If you choose us, we will give you hope. If you choose us, we will give you power. If you choose us, we will give you integrity. If you choose us, we will give you clean government. If you choose us , we will give you responsibility” ujar Tifatul Sembiring Presiden PKS.

Komitmen Pemberantasan Korupsi, Benarkah?


Usaha Pemerintahan Yudhoyono yang seakan-akan begitu agresif untuk melakukan tindakan kongkrit pemberantasan korupsi mulai dari membentuk lembaga indepnedent yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga proses pengusutan terhadap kasus yang menimpa besannya Aulia Pohan dan menyeret sang besan sebagai tersangka mungkin oleh sebagian masyarakat merupakan sebuah prestasi bagi pemerintahan Yudhoyono. Beberapa hari kemarin, di sebuah stasiun TV swasta Nasional, Amien Rais kembali melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintahan Yudhoyono. Dengan gaya khasnya Amien menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi saat ini hanya tertuju pada korupsi-korupsi kelas kecil. Beberapa kepala daerah menjadi sasaran, begitu juga dengan anggota dewan. nilai korupsi yang dilakukan berkisar miliaran rupiah. Dengan gebrakan tersebut memang terbukti cukup efektif membius masyarakat untuk mengamini keseriusan Presiden dalam hal pemberantasan korupsi. Amien menyebutkan bahwa sebenarnya ada korupsi skala besar yang hingga saat ini belum tersentuh karena melibatkan pimpinan puncak pemerintahan saat ini seperti kasus LNG Tangguh yang merugikan negara hingga 1000 triliun angka yang sangat fantastis.

Beberapa pihak pesimis aparat akan berani menyentuh masalah ini karena faktor politisasi terhadap masalah hukum LNG tangguh begitu kental dan potensial untuk terjadi. Meskipun Presiden Yudhoyono melalui Mensesneg Hatta Rajasa menyampaikan bahwa kasus LNG Tangguh harus diusut secara transparan ternyata tidak menggerakkan aparat kita untuk segera beraksi. Statement Yudhoyono tersebut memang semakin menguatkan posisi beliau untuk bertarung kembali di Pilpres 2009, mengingat Megawati ditengarai adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Kasus LNG Tangguh adalah pertaruhan bagi PDI Perjuangan. Taufik Kemas disebut-sebut mengetahui tentang kasus ini. Arie Dwipayana mengatakan bahwa jika Taufik Kemas diperiksa, maka hal ini bisa menjatuhkan pamor PDIP yang sempat unggul pada beberapa survei terakhir.

Pemberantasan Korupsi ibarat dua mata uang yang berdiri pada dua kaki yaitu hukum dan politik yang sebenarnya diantara keduanya susah untuk disatukan (teoritis). Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan saat ini memang ada baiknya juga sebagai shock terapi bagi para raja-raja kecil di daerah-daerah yaitu Gubernur/Bupati/Wali Kota, meskipun cost yang dibutuhkan sangatlah besar seperti biaya operasional KPK yang konon katanya mencapai miliaran rupiah dll. Mungkin perlu saatnya difikirkan tentang formulasi untuk sedikit mengenyampingkan pemberantasan korupsi skala kecil dan berkonsentrasi dengan mengumpulkan segenap tenaga, energi untuk mentuntaskan kasus LNG Tangguh yang jelas-jelas negara dirugikan ribuan triliun rupiah dengan satu syarat aparat harus bertindak secara profesional dan tidak mempolitisir penyelesaian kasus ini.

Tuesday, October 7, 2008

Tendensi Cacat Hukum atas Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008

Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjalankan fungsi regulasi tentunya memiliki ciri-ciri teknis tersendiri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam susunan teknis sebuah peraturan terdiri dari beberapa konsiderans salah satunya konsiderans mengingat yang berisi pijakan hukum peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya peraturan tersebut.
Timbul permasalahan ketika Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I memuat Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dalam konsideran mengingatnya. Apakah dapat dikatakan bahwa Kepmen tersebut cacat hukum dan tidak wajib dipatuhi?
Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan tentunya harus mengacu pada ketentuan yang ada yaitu Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I. Opini tentang kecacatan hukum Kepmen tersebut karena salah satu pijakan hukum yang tertuang dalam konsiderans mengingatnya yaitu PP No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksloitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan sudah dinyatakan dicabut oleh peraturan yang baru yaitu PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disebutkan bahwa konsiderans mengingat adalah dasar hukum yaitu dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Dalam Konteks Kepmen PU No.321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi PLTA di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I, perlu terlebih dahulu dikaji tentang bentuk dari produk hukum Menteri PU tersebut. Prof. Maria Farida Indrati, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indoesia berpendapat bahwa Keputusan menurut Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia (Fockema Andreae) berasal dari besluit istilah umum untuk pernyataan kehendak instansi pemerintah dan pembuat per UU an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata memutuskan di bidang pemerintahan berarti menentukan, menetapkan, menjatuhkan hukum atau mengambil keputusan dan kata keputusan berarti menyangkut sesuatu yang telah ditetapkan.
Istilah keputusan sendiri secara luas dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking) dan Kepmen PU ini merupakan Keputusan yang bersifat menetapkan dengan objek yang jelas yaitu Pemanfaatan Air Baku Bagi PLTA di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I.
Secara teoritik. Kepmen tersebut telah memenuhi asas-asas hukum yang ada dan tidak ada pertentangan karenanya.
Justifikasi terhadap cacat atau tidaknya sebuah peraturan harus melalui proses pengujian sesuai mekanisme hukum yang ada dan haruslah dibuktikan secara hukum pula. Dalam prosedur hukum di Indonesia dikenal mekanisme pembuktian judicial review tentang bertentangan/tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, ataupun asas-asas lain yang berlaku seperti lex posteriori derogat legi priori, peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Untuk menjawab kemungkinan terjadi kecacatan hukum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil UU terhadap UUD 1945. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dibawah UU kewenangan pengujiannya ada pada Mahkamah Agung (tingkat kasasi).
Apabila Kepmen tersebut digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan syarat memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu kongkrit, individual dan final, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebuah peraturan tentu harus dikaji secara konprehensif. Dalam ketentuan Kepmen PU tersebut, memang terdapat satu ketentuan dalam konsiderans mengingat yaitu PP No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan yang dinyatakan dicabut dengan terbitnya PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan dicabutnya salah satu pijakan hukum di konsiderans mengingat tersebut tentu tidak otomatis membuat Kepmen tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam konsiderans mengingat, UU No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan untuk diurutkan menurut hirarki dan waktu terbitnya. Secara hirarkis, PP No. 6 Tahun 1981 menduduki urutan kedua dalam konsideran mengingat Kepmen tersebut, berada satu tingkat dibawah UU No. 7 Tahnu 2004 Tentang Sumber Daya Air, hal ini berarti bahwa masih ada Peraturan yang lebih tinggi yang digunakan sebagai dasar pijakan dan acuan penerbitan Kepmen tersebut.
Selain pengkajian dan pengujian secara hirarkis, perlu dilakukan pengujian norma atas peraturan tersebut. Pengujian norma merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ( UU terhadap UUD) dan Mahkamah Agung ( Peraturan dibawah UU ). Namun perlu dilihat apakah substansi dalam Kepmen No. 321/KPTS/M/2008 ada yang bertentangan dengan PP No. 42 tahun 2008 atau UU No. 7 tahun 2004. Selama isi dari Kepmen tersebut tidak ada pertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbaru (PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA) maka logika hukum membenarkan keberlakuan (eksistensi) dari Kepmen tersebut. Sehingga Kepmen tersebut tentu memilki kekuatan hukum yang sah.
Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 secara eksplisit sebenarnya telah “meninggalkan” PP No. 6 Tahun 1981 seperti penggunaan istilah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (menyesuaikan dengan UU No. 7 tahun 2004) dan tidak menggunakan istilah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 6 Tahun 1981 yaitu Iuran Pembiayaan Eksploitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

Tuesday, September 30, 2008

Mohon Maaf Lahir Bathin

Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1429 H
Taqabbalalallahu minna wa mingkum
taqabbal ya karim

Minal Aidzin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir Bathin.

Achmad Yunus & Keluarga

Thursday, August 28, 2008

Fatwa MUI Vs Hukum Positif

Akhir-akhir ini Indonesia kembali dibuat gempar dengan munculnya wacana MUI terbitkan fatwa haram merokok bagi umat Islam. Wacana tersebut secara politis tentu memiliki implikasi yang luar biasa khususnya bagi mereka yang hidup dari kepulan asap rokok. Rokok merupakan salah satu industri srategis di Indonesia. Rokok juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi APBN negara kita melalui cukainya, selain itu saat ini puluhan juta orang menggantungkan hidupnya dari rokok seperti petani tembakau, cengkeh, buruh pabrik rokok dll.

Terlepas dari kontroversi terbitnya fatwa MUI yang mengahramkan rokok, diperlukan sebuah pemisahan konteks berpikir antara sebagai warga negara Indonesia dengan sebagai umat Islam.
Secara yuridis fatwa MUI tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengatur bagi setiap warganya yaitu Undang-undang Dasar, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Secara yuridis formil dapat dikatakan bahwa fatwa MUI bukanlah sebuah produk hukum negara sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan fatwa tersebut.

Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga norma-norma yang ada dan berlaku di Indonesia adalah berdasarkan hukum negara (hukum positif), bukanlah hukum Islam.
Nasrudin, seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang mengatakan dalam blog pribadinya bahwa literatur hukum Islam (Fiqh, Syari’ah), dikanal beberapa terma yang berkaitan dengan proses pengambilan hukum, di antaranya adalah fatwa, qadha’, dan ijtihad. Ketiga terma ini, meski samasama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik akan hukum, memiliki cara kerja, otoritas, dan kekuatan hukum yang berbeda. fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh juru fatwa (mufti) kepada orang yang mengajukan pertanyaan akan status hukum. Fatwa mengharuskan adanya proses istifta’ (pengajuan permohonan akan fatwa) oleh pemohon (mustafti) secara personal maupun badan hukum kepada mufti.

Masih menurut Nasrudin, berbeda dengan qadha’, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Bila qadhi merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan yudikatif (di negara Islam), mufti lazimnya adalah seorang intelektual (ulama) independen, tidak berafiliasi dengan kekuatan mana pun, termasuk negara.

Fatwa, sebagaimana disampaikan Ibn Qayyim al-Jawzi, memiliki keterbatasan otoritas keberlakuan. ”Taghayyarul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat.” (Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat).
Nasrudin menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, beberapa rumusan fatwa MUI ternyata senantiasa terikat dengan faktor-faktor politis. Atha Mudzhar dalam disertasi doktornya, ”Fatwas of The Council of Indonesian ’Ulama’: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988”, mencatat, dari 22 fatwa MUI, hanya 11 (50 persen) di antaranya yang boleh dikatakan netral. Selebihnya, 8 fatwa dinilai dipengaruhi oleh pemerintah. Hanya ada 3 fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Dari sini, maka benar kata Louis Althusser, bahwa MUI (bersama organisasi senada: Walubi, PGI, KWI, PHDI, dlsb) telah memainkan fungsi ideological state. Salah satu ”kaki tangan” negara yang bermain di wilayah ideologis.
Dalam suatu kesempatan di salah satu stasiun TV swasta, seorang ulama wakil MUI mengatakan bahwa kepatuhan untuk tunduk pada fatwa adalah gambaran kualitas iman seseorang. Seorang muslim yang tidak tunduk pada fatwa ulama (MUI) maka dapat dikatakan bahwa dari konteks perihal fatwa sang muslim digolongkan tidak beriman, namun belum tentu dari konteks diluar fatwa. Sang ulama mengatakan bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum selain Al Quran & Hadist yang harus dijunjung tinggi penegakannya, namun secara hierarkis berada di bawah Al Quran dan Hadist. Keadaan ini memberikan sinyal bahwa umat Islam memiliki keterikatan (syariah) untuk mematuhi fatwa MUI tersebut.

Dari runtun penjelasan tersebut memang memiliki konsekwensi yang berbeda pula antara hukum negara (hukum positif) dan hukum Islam (syariah). Apabila Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram merokok, kita dihadapkan pada dua rezim hukum yaitu sebagai warga negara dan umat Islam (bagi yang beragama Islam). Sebagai warga negara sudah barang tentu kita bisa terbebas dari segala macam ancaman hukum, karena Indonesia tidak melarang rokok di peraturan perundang-undangannya. Namun sebagai umat Islam, kita terancam mendapatkan dosa karena tidak mematuhi fatwa haram ulama atas rokok tersebut, ataukah kita mempercayai bahwa dalam Islam fatwa juga sebenarnya tidak memiliki kekuatan mengikat. Wallahu`alam