Konsepsi “ dari Sumenep untuk Indonesia” sebagai Solusi

Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Faktor ketersediaan sumber daya alam menjadi penyumbang potensi besar tersebut. Potensi yang besar tidak lantas menjadikan kita berpuas diri, namun ada permasalah yang akan timbul dari potensi besar tersebut yaitu permasalahan mengenai pengelolaan/manajemen atas sumber daya alam dan kekayaan lainnya. Manajemen prosedural terlembaga dilakukan oleh pemerintah dalam negara yang berdaulat.

Manajemen atas kekayaan negara oleh UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah, terutama kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengelola kekayaan negara merupakan salah satu tugas dari pemerintah sebagai pengelola negara. Mengelola negara bukanlah masalah mudah, apalagi untuk negara dengan karakteristik rakyatnya yang beragam. Banyak konsepsi yang diterapkan dalam mengelola bangsa ini, apabila kita gunakan indikator keberhasilan mengelola negara yang jelas maka akan tergambar rekam jejak konsepsi dan keberhasilannya.

Sumenep, salah satu Kabupaten yang terletak di ujung paling timur pulau Madura memiliki peran yang cukup penting bagi sejarah perjalanan bangsa ini, meskipun tidak semua orang kenal dengan Kabupaten Sumenep, padahal apabila kita pelajari sejarah, bagaimana Sumenep melalui Raja nya bernama Aria Wiraraja memainkan perannya dalam membangun kerajaan majapahit dan sejarah mencatat bahwa konsep kerjaan Majapahit disusun di Sumenep hingga kerajaan tersebut bisa menaklukkan seluruh wilayah Indonesia yang kemudian populer dengan istilah “Nusantara”.

Dewasa ini, kami kembali ingin menawarkan sebuah solusi dalam mengelola negara dengan mengadopsi dan mengadaptasi secara proporsional nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal yang ada dalam masyarakat Sumenep pada khususnya dan masyarakat Madura pada umumnya.

Generalisasi yang keliru dan pengamatan yang tidak jeli menjadikan image masyarakat Madura “dikesankan” negatif oleh hampir orang kebanyakan. Orang Madura dikesankan memiliki skill yang terbatas, pengetahuan yang sempit, emosi yang meledak-ledak, kasar, carok, preman, pemalas hingga tukang kawin. Pengesanan yang saat ini diterima oleh orang kebanyakan dan semakin hari semakin diperkuat dengan hanya melihat pada prespektif sektoral harus dihentikan. Apabila kita belajar lebih dalam lagi tentang budaya dan karakteristik masyarakat Madura maka ekstrim dapat kami katakan bahwa konsepsi kearifan lokal dan nilai-nilai dalam masyarakat Madura umum nya dan Sumenep pada khususnya dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengelola bangsa ini.
Pengetahuan masyarakat Madura yang terbatas disebabkan karena fasilitas informasi teknologi maupun pendidikan yang tidak selengkap daerah lainnya. Kualitas pendidikan yang sangat biasa dan jauh apabila dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Timur. Adalah Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), M.A Rachman (Mantan Jaksa Agung RI), H.M. Noer (Mantan Gubernur Jatim & Duta Besar RI di Prancis), Wardiman Djojonegoro (Mantan Mendiknas RI), Didik J. Rachbini (Ekonom), R. Hartono (Manatan KASAD), Roesmanhadi (Mantan KAPOLRI) yang kesemuanya berhasil membongkar paradigma keterbatasan masyarakat Madura dan masih banyak orang-orang Madura lainnya yang berhasil.

nilai leadership dalam budaya Madura
Apabila kita menguak nilai-nilai yang terkandung dan beredar di kalangan masyarakat Madura umumnya dan Sumenep khususnya, maka akan tertepis prasangka dan image yang orang kebanyakan mempercayai itu.
Pajar Laggu :
“Pajar Laggu arena pon nyonara,
Bapak tane se tedhung pon jaga`a,
Ngala` arek tor landhu` tor capenga,
Ajalanna gi sarat kawajiban,
Atatanem ma banyak hasel bumina,
Ma makmor nagara na tor bangsana”

Fajar Pagi :
“Fajar pagi, matahari akan segera terbit,
Pak petani yang sedang tidur pun sudah pada bangun,
Mempersiapkan arit, cangkul dan topi caping nya,
Cara mereka jalan mengisyaratkan kewajiban
Menanam untuk memperbanyak hasil bumi untuk
Me makmurkan negara dan bangsa”

Konsepsi dari Sumenep untuk Indonesia terilhami dari sejarah pembentukan kerajaan Majapahit yang dikonsep bersama Aria Wiraraja di Sumenep pada waktu itu hingga Majapahit berhasil menyatukan Nusantara. Selain itu konsepsi tersebut mengadaptasi nilai-nilai dari budaya daerah seperti lagu daerah berjudul “Pajar Laggu” yang berarti “Fajar Pagi”. Lagu tersebut menceritakan tentang kerja keras petani Madura yang harus bangun pagi-pagi buta sebelum matahari terbit untuk bercocok tanam menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas untuk memanfaatkan potensi tanah yang subur dan memberikan asupan gizi dari hasil pertanian yang ditanam. Dari lirik Pajar Laggu memberikan kita pemahaman bahwa diperlukan sinergi antara anugerah Tuhan atas tanah-tanah yang subur dengan peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan makanan yang bergizi untuk setiap magar sare (penduduk). Tidak hanya Pajjar Laggu, Ngapote, Karaban Sape dan budaya lainnya adalah sebuah bukti bahwa orang Madura adalah pekerja keras, teguh dan konsisten pada pendirian, kreatif dan selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada sekecil apapun.

Konsepsi ini bisa dipertimbangkan untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ke depan tentunya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kebersamaan untuk kesejahteraan.

Nasionalisme Teritorial Kembali Diuji

Indonesia memiliki sejarah hubungan diplomatik yang tidak baik dengan Malaysia, hal ini ditandai dengan seringnya terjadi ketegangan diantara dua negara sejak zaman presiden Soekarno dengan pidato beliau yang cukup terkenal yang berjudul “Ganjang Malaysia”. Sebenarnya ketergantungan dari masing-masing negara sangat tinggi, bagaimana ribuan tenaga kerja asal Indonesia menjadi ujung tombak perekonomian di Malaysia dan bagaimana Malaysia menjadi solusi untuk menekan jumlah pengangguran di Indonesia serta penyumbang devisa yang cukup tinggi bagi Indonesia.

Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi rapor buruk bagi diplomasi Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia harusnya menjadi evaluasi tersendiri bagi Diplomat Indonesia. Bukan sekedar masalah perbatasan, masalah perlindungan atas tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga menjadi pertaruhan bagi sistim diplomasi di Indonesia. Hal ini disimpulkan oleh sebagian kalangan sebagai kegagalan pemerintah di dalam kebijakan luar negeri yang tidak memiliki target dan perencanaan yang terintegrasi sehingga masalah-masalah yang ada terkesan menumpuk dan terjadi akumulasi permasalahan di suatu waktu.

Saat ini, bangsa Indonesia kembali diuji dengan permasalahan lama yang kembali muncul yaitu masalah perbatasan di blok Ambalat yang beberapa kali membuat bangsa ini gusar. Pertanyaannya adalah, mengapa masalah Ambalat hampir selalu muncul disaat iklim politik Indonesia memanas? Mungkinkah ini ada konspirasi tingkat tinggi untuk menenggelamkan isu-isu politik di Indonesia?

Terlepas dari masalah tersebut, mengutip istilah dari salah satu Dosen Hukum Tata Negara FH Unair Herlambang Perdana bahwa nasionalisme yang saat ini sedang diuji terkait masalah Ambalat adalah nasionalisme teritorial. Nasionalisme teritorial adalah nasionalisme yang muncul atas kewilayahan/batas wilayah sebuah negara. Nasionalisme teritorial dianggap sebagi hal yang penting, sejengkalpun wilayah negara Indonesia harus kita lindungi dan pertahankan, dan untuk mempertahankan kedaulatan tersebut, UUD 1945 mengatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) bahwa “Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal tersebut menunjukkan adanya kewajiban setiap warga negara untukmempertahankan wilayah Negara Kesatuan RI dari segalam amacam bentuk ancaman dari luar.

Permasalahan blok Ambalat seharusnya mendapat respon yang proporsional dari setiap warga negara, realitas yang ada ternyata kasus Manohara masih mendominasi dibandingkan dengan kasus Ambalat. Adanya upaya dari segelintir pihak untuk membawa kasus Manohara menjadi kasus antar negara merupakan sebuah hal yang ironis dan ternyata kasus Manohara masih lebih mendominasi pemberitaan media dibandingkan dengan kaus Ambalat.

Dari realitas tersebut, ternyata rakyat kita masih bermasalah dengan nasionalisme teritorial nya dengan pemahaman yang abu-abu. Bagaimana Manohara seorang mantan model belia yang dipersunting oleh pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia dan konon katanya mendapat penyiksaan dari suaminya namun masih terlihat cantik bahkan dia telah menandatangani kontrak sinetron dengana salah satu production house senilai 12 Miliar untuk 1 tahun lebih laku dan mendapat simpati dari mayoritas penduduk Indonesia dibandingkan Siti Hajar, seorang TKI dari keluarga miskin yang disiksa oleh majikannya di Malaysia hingga seluruh kulit di tubuhnya melepuh karena siraman air panas dan cacat pada bagian wajahnya.

Sepertinya bangsa ini harus mengevaluasi secara keseluruhan tentang makna nasionalisme yang harus ditumbuhkan. Nasionalisme tentu tidak sebatas pada permaslahan teritorial, tapi lebih jauh dari itu yaitu nasionalisme budaya dengan beraksi atas kebudayaan yang di klaim oleh negara lain, nasionalisme kemanusiaan yaitu dengan bereaksi atas penindasan yang diterima oleh sesama warga negara Indonesia dan nasionalisme teritorial atas wilayah negara yang memang telah diwajibkan dalam UUD 1945.

Peran media cukuplah besar dalam masalah-masalah nasionalisme ini. Bagaimana media harus memberikan porsi yang seimbang atas pemberitaan terhadap nasionalisme teritorial, kemanusiaan dan budaya serta bagaimana media dapat membantu memberikan shock terapi kepada Malaysia dengan memberitakan gejolak warga negara yang marah atas pelanggaran perbatasan yang dilakukan Malaysia serta pemberitaan mengenai kesiapan alat tempur kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk yaitu perang, bukan malah sebaliknya yang saat ini terpublish, bagaimana media terlalu polos memberitakan bahwa alutsista kita hanya 60% siap pakai, bagaimana kekuatan militer kita yang diragukan, bagaimana kecilnya anggaran untuk militer yang tentu saja itu menjadi sebuah informasi yang sangat berharga bagi musuh.

Masalah nasionalisme teritorial bukan sekedar menjadi masalah TNI, tapi juga masalah seluruh bangsa ini termasuk media nasional yang harus pro terhadap kepentingan bangsa.

Rutin Menunggu Ilham di Selasa Malam

Awalnya iseng-iseng memainkan remote control sambil menggonta-ganti channel di TV, hingga tibalah pada sebuah pemberhentian (sementara) yang menurut saya saat itu menarik karena kameramen sedang meng-shoot para mahasiswi audiens dari acara itu yang "ketepatan" (bahasa yang biasa dipake dirut saya) menggunakan jaket almamater warna kuning dengan logo bunga makara di dada kanannya (mengingatkan pada seseorang).
Setelah cukup bosan memperhatikan audiens, saya kemudian mencoba untuk menyimak apa yang dibicarakan, LUAR BIASA... malam itu, sosok pria biasa paruh baya dengan badan kurus yang dibalut dengan jas warna gelap di tubuhnya sedang berbicara mengenai kebutuhan pemimpin dan karakter yang harusnya melekat pada diri pemimpin.

Saya tertarik seketika dengan alasan sederhana, Perawakan yang "gak ngawaki" dengan bahasa yang sederhana serta tatapan mata jujur menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk menyimak acara tersebut.. tak lama kemudian ter shoot background panggung dari sang empunya acara dengan tulisan "Leadership Prespektif Taufik Bahaudin"... barulah saya sadar bahwa Pak Tua itu bernama Tauifik Bahaudin. Seketika itu pula saya tanya mbah google siapa Taufik Bahaudin.. hasil pencarian saya menemukan bahwa Taufik Bahaudin adalah seorang dosen di FE Universitas Indonesia yang saat ini juga menjadi Dirut Brainware Management.

Mungkin banyak orang setuju, kesan pertama yang muncul dengan sangat sederhana, bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta pembawaannya yang ceplas-ceplos menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang Taufik Bahaudin. Sejak saat itu saya seolah tak ikhlas jika meninggalkan kamar kos di Selasa Malam. Banyak teman yang saya informasikan tentang acara tersebut, tapi tidak sedikit yang merespon dengan negatif karena banyak faktor, antara lain Nama Taufik Bahaudin mungkin tidak setenar Mario Teguh ataupun Tung De Sam Waringin, selain itu TVRI menjadi salah satu faktor mengapa teman-teman saya tidak begitu merespon positif.

Saya cukup maklum dengan respon-respon tersebut, karena TVRI memang masih "terkesan" stasiun televisi yang "gak keren" untuk ditonton, acara-acaranya masih mempertahankan konsep konvensional yang tidak populer dan cenderung kampungan. Namun realitas yang saya alami, saya banyak menemukan ilham di Selasa Malam saat mengikuti acara tersebut, dan tak bosan-bosan saya tulis di status facebook saya untuk sekedar mengingatkan teman-teman agar menonton TVRI pada Selasa Malam Jam 20.00 - 21.00 dalam acara "Leadership Prespektif Taufik Bahaudin"...

Pencitraan Vs Kebutuhan Rakyat

Menjelang pilpres 2009, para ahli strategi komunikasi maupun konsultan pencitraan laris manis di “booking” oleh para capres-cawapres yang akan bertarung. Mereka mendapatkan tugas berat untuk mengcreate sesuatu yang biasa mjd “terkesan” luar biasa, sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang pendek menjadi panjang, sesuatu yang tak bernilai menjadi bernilai dan sesuatu yang gak penting menjadi penting.Hal itu menjadi sesuatu yang biasa memang, korelasi antara meraih simpati rakyat dengan maksimal sangat bergantung pada strategi komunikasi dan pencitraan para kandidat. Namun, coba kita berpikir dengan tidak biasa, sebenarnya apa hubungannya antara strategi komunikasi dan pencitraan dengan kinerja capres/cawapres dan kebutuhan rakyat?

PERTAMA, strategi komunikasi hanya dibutuhkan di AWAL mereka akan meraih kursi, namun sangat tidak dibutuhkan saat mereka bekerja untuk rakyat.

KEDUA, komunikasi dan pencitraan berfungsi sebagai make up saja yang sebenarnya menjadi penutup dari kepalsuan yang dimiliki oleh kandidat, dengan adanya pencitraan yang baik maka keburukan, kekurangan dan kelemahan akan otomatis tertutup secara dramatis dan menyulap sosok yang awalnya hanya manusia biasa menjadi laksana super hero yang kepopulerannya mengalahkan superman, power rangers apalagi spongebob. so, bukan perang visi/misi kandidat, tp yang ada adalah perang antar konsultan pencitraan dan ahli strategi..

KETIGA, tidak sedikit kocek yang harus dirogoh para capres/cawapres dalam membiayai para konsultan pencitraan ataupun ahli strategi, bahkan konon katanya, salah satu capres/cawapres harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah untuk membuat dirinya menjadi orang lain yang “bernilai sementara” di mata rakyat. Betapa mahalnya sebuah kepalsuan bukan?

KEEMPAT, strategi komunikasi dan pencitraan memang sangat pas untuk dijadikan ujung tombak dalam kampanye di Indonesia, mengingat rakyat kita sangat mudah terlena, terpengaruh dan silau dengan apa yang dia lihat, dia saksikan, tp tidak peka dengan apa yang dia rasakan dan lingkungan sekitar alami. Keadaan demikian mungkin adalah efek dari kontribusi kehadiran televisi maupun media lainnya di Indonesia yang sangat didominasi oleh tontonan yang “memanjakan dan menghibur” seperti sinetron, reality show, kuis dll yang porsinya blm diatur oleh pemerintah.

KELIMA, selain harus mahal membayar para konsultan dan ahli komunikasi, kandidat juga dihadapkan dengan kemahalan atas kepalsuan selanjutnya yaitu mahalnya media publishing yang digunakan. Untuk banner/baliho2 raksasa yang terpampang di tempat2 strategis tentu membutuhkan pembiayaan yang besar baik berupa medianya maupun pajak yang harus dibayarkan, selain itu untuk iklan di koran, tv ataupun radio dengan durasi tertentu juga tidaklah murah. Sebagai referensi, salah satu stasiun tv swasta nasional menerapkan tarif puluhan juta rupiah untuk iklan durasi 1 menit di prime time, bayangkan apabila iklan tersebut muncul beberapa kali dam sehari, berapa uang yang harus dikeluarkan setiap harinya?setiap minggunya?setiap bulannya selama kampanye?sebuah angka yang cukup fantastis bukan?

Dari kelima hal tersebut, caba kita berpikir dengan tidak biasa.. apa kaitannya antara pencitraan dengan kebutuhan rakyat Indonesia?bukankah rakyat Indonesia sudah capek dengan kepalsuan?bukankah rakyat Indonesia sudah lelah dengan kepura-puraan?bukankah rakyat sudah jenuh dengan kebohongan?rakyat tidak butuh capres/cawapres yang ”dicitrakan” baik dan pekerja keras, rakyat tidak perlu dengan mereka yang ”dipalsukan” seolah pro kepada rakyat kecil, rakyat tidak butuh kandidat yang buang-buang uang hanya untuk membohongi.. lebih baik uang tersebut dikumpulkan dan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan damapak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Rakyat Indonesia dituntut untuk cerdas, bisa memilih mana yang asli dan yang palsu untuk sebuah kesamaan kata dan kesamaan tujuan, yaitu kesejahteraan yang merata..
Mereka yang "dikesankan" mampu, belum tentu mampu.

Koalisi Rasa & Rasio serta Ego sebagai Oposan

Dua "R" yang sering diperbincangkan dan bergelayut dalam keseharian kita, yaitu Rasa dan Rasio.
rasa dan rasio biasanya identik dengan tindakan dan keadaan. Taufik Bahaudin mengatakan bahwa respek itu adalah rasa, bukan rasio.
perbedaan yang mungkin sebagian besar orang menipiskan jaraknya mungkin akan susah bagi kita mengotakkan apa itu rasa dan apa itu rasio berikut dampak dari perbuatan yang didominasi rasa ataupun perbuatan yang didominasi rasio.
rasa dan rasio sangat diperlukan, krn dengan koalisi antara rasa dan rasio akan tercipta sebuah pemerintahan diri permanen yang kuat, mantap dan luar biasa. NAMUN, satu hal yang hampir selalu menjadi oposisi dalam sistem pemerintahan diri yaitu pecahan dari rasa yang biasa kita sebut dengan "ego"
ego adalah pecahan dari rasa yang semua orang memilikinya. koalisi antara rasa dan rasio yang proporsional akan menumbuhkan sebuah karakter diri yang elegan, berciri dan tentu populer. Kinerja dari sinergi antara rasa dan rasio tentu tidak akan semulus koalisi antara darah dan pembuluh, koalisi antara telunjuk dan jempol saat akan meraba maupun koalisi antara lidah dan gigi saat mengunyah makanan. koalisi rasa dan rasio selalu dibayang-bayangi oleh keberadaan oposisi ego yang selalu profesional dan konsisten menempatkan dirinya di jalur tersendiri.
Seseorang dikatakan berhasil membawa dirinya dalam pola leadership yang berciri ketika dia bisa mengawal keutuhan koalisi rasa dan rasio serta bisa memanage, merawat ego sebagai oposan dan memastikannya tidak akan merongrong pemerintahan rasa & rasio untuk menciptakan karakter diri yang berciri.
sebagai oposan, ego memiliki berbagai jalur dan hak untuk melakukan tekanan kepada rasa dan rasio dalam pengambilan keputusan seperti hak angket, hak interpelasi bahkan ekstrimnya ego dimungkinkan melakukan kudeta dan mendominasi diri dengan menumbangkan rasa dan rasio sebagai pemerintah yang sah dalam diri kita.
rasa dan rasio berangkat dari titik yang berbeda dan akan berakhir di dua kemungkinan, yaitu di titik yang berbeda pula mapun di titik yang sama, ego akan selalu konsisten dan istiqamah memperjuangkan kepentingannya, tinggal bagaimana kita bisa membuktikan apa yang dominan anatara rasa, rasio dan ego.
MUDAH untuk membedakan dominasi siapa, yaitu dengan dampak dari perbuatan itu sendiri. dominasi anatara koalisi rasa dan rasio akan membentuk karakter diri yang berciri dan elegan dengan perbuatan-perbuatan yang proporsional, matang dan memperhatikan kanan kiri, namun dominasi dari ego akan menghasilkan perbuatan yang berkesan "untuk saya, bukan untuk kalian" yang hal itu tentu banyak berdampak bagi kanan kiri. Rasa, rasio dan ego memang harus dirawat dengan baik, akan tetapi jangan sampai salah satu dari ketiganya mendominasi kerja pemerintahan diri kita. harus ada koalisi antara rasa dan rasio dengan oposisi dari ego.
Selamat mencoba... :)