Kejenuhan Rakyat terhadap Pemilu

Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak suara dihadapkan pada sederet "pesta" demokrasi yaitu pemilihan langsung untuk Pemilu DPR-DPD, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati/Wali Kota dan Pemilu Kepala Desa. Sederetan pemilihan langsung tersebut adalah kemutlakan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Akibat banyaknya pemilu yang harus dihadapi rakyat menyebabkan rakyat mengalami kejenuhan politik yang hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya angka golput meskipun pembelaan KPU menyatakan bahwa golput tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain golput karena faktor teknis. Tingginya angka golput adalah indikator dari menurunnya kualitas pemilu.

Setiap Pemilu yang diselenggarakan dan pemimpin nasional yang dihasilkan tidak memberikan perubahan yang berarti, dan inilah salah satu penyebab mengapa rakyat mengalami kejenuhan untuk datang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana saat orde baru silam.

Keberhasilan doktrin orde baru yang memberikan harapan kepada masyarakat dalam event "coblosan" untuk sebuah perbaikan patut kita acungi jempol meskipun sebenarnya perubahan tersebut hanyalah kamuflase belaka dan pemilu hanyalah sebagai simbolis semata karena pemenagnya pun sudah pasti dapat diketahui dengan selisih suara yang sangat jauh. Namun dalam Pemilu orde baru ada ke"khas"an yang berhasil di create oleh pemerintah dan dukungan dari fourth estate (media) yang saat itu ada dalam genggaman penguasa menjadi sebuah nilai tambah terhadap esensi dari Pemilu itu sendiri.

Banyaknya jumlah partai saat ini memberi konsekwensi semakin banyak pula jumlah caleg yang harus dipilih oleh rakyat. Selain itu muncul pula istilah calon independent untuk Gubernur/Bupati/Wali Kota yang semakin menambah bingung pemilih yang semuanya memberikan janji-janji untuk kesejahteraan.

Sistem demokrasi saat ini memberikan dampak berarti pula pada lingkungan. Pohon-pohon secara bergiliran dipaku dan dikawat oleh para caleg, capres maupun calon kepala daerah untuk mensosialisasikan gambar diri mereka masing-masing. Baliho-baliho raksasa yang menganggu estetika kota pun bertebaran di setiap penjuru kota. Pemerintah begitu agresif untuk membongkar lapak-lapak PKL, mengusir tukang becak demi estetika kota namun ketika baliho-baliho raksasa para caleg bertebaran maka Pemerintah hanya berdiam saja, dengan ketidakadilan tersebut sangat wajar kiranya jika rakyat berperilaku sinis terhadap penguasa.

PKS ; Fenomena ditengah Kebekuan Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pentas politik nasional memang terkadang mencengangkan banyak orang. Kehebatan PKS terlihat saat proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kala itu PKS cukup percaya diri maju tanpa berkualisi dengan mengusung pasangan Adang-Dani dimana rivalnya adalah pasangan Fauzi-Prijanto yang diusung oleh kumpulan partai-partai raksasa dan kecil seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB dll yang kesemuanya berjumlah 20 partai. Namun ternyata selisih suara Dani-Anwar dan Fauzi-Prijanto hanya terpaut 500 ribu suara sebuah angka yang cukup tipis. Dengan selisih angka tersebut sebenarnya peluang Adang-Dani masih terbuka untuk menggantikan Sutiyoso karena memang disana-sini banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh rivalnya. Namun, PKS menunjukkan kelasnya, PKS menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas Ibu Kota, Adang Dorojatun dan PKS mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Fauzi Bowo.

"PKS hadir dengan mengawinkan keunggulan orde lama dengan demokrasinya yang diidentitaskan sebagai "keadilan" dan orde baru dengan icon kesejahteraanhnya menjadikan partai Keadilan Sejahtera adalah sintesa dari demokrasi orde lama dan kesejahteraan orde baru" ujar Anis Matta Sekjend DPP PKS di TVRI beberapa saat yang lalu.

Dikala PDIP masih mencoba konsisten untuk mengusung Megawati, Partai Demokrat bersama SBY, PKB dengan Gus Dur nya, Hanura dengan Wiranto-nya, dll, Mukernas PKS di Makassar beberapa bulan kemarin, menghasilkan belasan nama tokoh-tokoh muda sebagai calon pemimpin bangsa yang hampir kesemuanya adalah tokoh-tokoh baru yang masih belum dikenal. Langkah berani PKS ini seakan ingin memecah kebekuan regenerasi kepemimpinan bangsa, sebuah langkah yang positif dan sangat menjual. PAN yang mencoba mengorbitkan Soetrisno Bachir ternyata masih dibayang-bayangi oleh statement Amien Rais yang memposisikan dirinya sebagai pemain cadangan tat kala Sutrisno Bachir dinilai belum berhasil diorbitkan. Fenomena PKS yang hadir dengan 586 Caleg untuk DPR RI dimana 70% adalah tokoh muda menjadikan energi PKS lebih siap bermain dengan lawan-lawannya yang rata-rata masih mengandalkan pemain-pemain lama.

PKS pun mulai mengemas dirinya sebagai partai modern yang mengusung regenerasi kepemimpinan nasional dengan tokoh muda. iklan-iklan pun dibuat dengan memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan meskipun sempat menuai komplain akibat salah satu iklannya menampilkan sosok manatan Presiden Soeharto. Pemilihan mantan Presiden Soeharto tersebut tentu bukan tanpa alasan, sebagai salah satu partai yang di dzolimi oleh pemerintahan orde baru, PKS ingin menunjukkan kedewasaan dan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dengan melupakan seluruh kesalahan-kesalahan masa lalu, karena dengan dendam masa lalu bangsa ini akan susah untuk menapaki masa depannya.

"If you choose us, we will give you change. If you choose us, we will give you hope. If you choose us, we will give you power. If you choose us, we will give you integrity. If you choose us, we will give you clean government. If you choose us , we will give you responsibility” ujar Tifatul Sembiring Presiden PKS.

Komitmen Pemberantasan Korupsi, Benarkah?

Usaha Pemerintahan Yudhoyono yang seakan-akan begitu agresif untuk melakukan tindakan kongkrit pemberantasan korupsi mulai dari membentuk lembaga indepnedent yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga proses pengusutan terhadap kasus yang menimpa besannya Aulia Pohan dan menyeret sang besan sebagai tersangka mungkin oleh sebagian masyarakat merupakan sebuah prestasi bagi pemerintahan Yudhoyono. Beberapa hari kemarin, di sebuah stasiun TV swasta Nasional, Amien Rais kembali melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintahan Yudhoyono. Dengan gaya khasnya Amien menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi saat ini hanya tertuju pada korupsi-korupsi kelas kecil. Beberapa kepala daerah menjadi sasaran, begitu juga dengan anggota dewan. nilai korupsi yang dilakukan berkisar miliaran rupiah. Dengan gebrakan tersebut memang terbukti cukup efektif membius masyarakat untuk mengamini keseriusan Presiden dalam hal pemberantasan korupsi. Amien menyebutkan bahwa sebenarnya ada korupsi skala besar yang hingga saat ini belum tersentuh karena melibatkan pimpinan puncak pemerintahan saat ini seperti kasus LNG Tangguh yang merugikan negara hingga 1000 triliun angka yang sangat fantastis.

Beberapa pihak pesimis aparat akan berani menyentuh masalah ini karena faktor politisasi terhadap masalah hukum LNG tangguh begitu kental dan potensial untuk terjadi. Meskipun Presiden Yudhoyono melalui Mensesneg Hatta Rajasa menyampaikan bahwa kasus LNG Tangguh harus diusut secara transparan ternyata tidak menggerakkan aparat kita untuk segera beraksi. Statement Yudhoyono tersebut memang semakin menguatkan posisi beliau untuk bertarung kembali di Pilpres 2009, mengingat Megawati ditengarai adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Kasus LNG Tangguh adalah pertaruhan bagi PDI Perjuangan. Taufik Kemas disebut-sebut mengetahui tentang kasus ini. Arie Dwipayana mengatakan bahwa jika Taufik Kemas diperiksa, maka hal ini bisa menjatuhkan pamor PDIP yang sempat unggul pada beberapa survei terakhir.

Pemberantasan Korupsi ibarat dua mata uang yang berdiri pada dua kaki yaitu hukum dan politik yang sebenarnya diantara keduanya susah untuk disatukan (teoritis). Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan saat ini memang ada baiknya juga sebagai shock terapi bagi para raja-raja kecil di daerah-daerah yaitu Gubernur/Bupati/Wali Kota, meskipun cost yang dibutuhkan sangatlah besar seperti biaya operasional KPK yang konon katanya mencapai miliaran rupiah dll. Mungkin perlu saatnya difikirkan tentang formulasi untuk sedikit mengenyampingkan pemberantasan korupsi skala kecil dan berkonsentrasi dengan mengumpulkan segenap tenaga, energi untuk mentuntaskan kasus LNG Tangguh yang jelas-jelas negara dirugikan ribuan triliun rupiah dengan satu syarat aparat harus bertindak secara profesional dan tidak mempolitisir penyelesaian kasus ini.