Kejenuhan Rakyat terhadap Pemilu

Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak suara dihadapkan pada sederet "pesta" demokrasi yaitu pemilihan langsung untuk Pemilu DPR-DPD, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati/Wali Kota dan Pemilu Kepala Desa. Sederetan pemilihan langsung tersebut adalah kemutlakan dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Akibat banyaknya pemilu yang harus dihadapi rakyat menyebabkan rakyat mengalami kejenuhan politik yang hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya angka golput meskipun pembelaan KPU menyatakan bahwa golput tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain golput karena faktor teknis. Tingginya angka golput adalah indikator dari menurunnya kualitas pemilu.

Setiap Pemilu yang diselenggarakan dan pemimpin nasional yang dihasilkan tidak memberikan perubahan yang berarti, dan inilah salah satu penyebab mengapa rakyat mengalami kejenuhan untuk datang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana saat orde baru silam.

Keberhasilan doktrin orde baru yang memberikan harapan kepada masyarakat dalam event "coblosan" untuk sebuah perbaikan patut kita acungi jempol meskipun sebenarnya perubahan tersebut hanyalah kamuflase belaka dan pemilu hanyalah sebagai simbolis semata karena pemenagnya pun sudah pasti dapat diketahui dengan selisih suara yang sangat jauh. Namun dalam Pemilu orde baru ada ke"khas"an yang berhasil di create oleh pemerintah dan dukungan dari fourth estate (media) yang saat itu ada dalam genggaman penguasa menjadi sebuah nilai tambah terhadap esensi dari Pemilu itu sendiri.

Banyaknya jumlah partai saat ini memberi konsekwensi semakin banyak pula jumlah caleg yang harus dipilih oleh rakyat. Selain itu muncul pula istilah calon independent untuk Gubernur/Bupati/Wali Kota yang semakin menambah bingung pemilih yang semuanya memberikan janji-janji untuk kesejahteraan.

Sistem demokrasi saat ini memberikan dampak berarti pula pada lingkungan. Pohon-pohon secara bergiliran dipaku dan dikawat oleh para caleg, capres maupun calon kepala daerah untuk mensosialisasikan gambar diri mereka masing-masing. Baliho-baliho raksasa yang menganggu estetika kota pun bertebaran di setiap penjuru kota. Pemerintah begitu agresif untuk membongkar lapak-lapak PKL, mengusir tukang becak demi estetika kota namun ketika baliho-baliho raksasa para caleg bertebaran maka Pemerintah hanya berdiam saja, dengan ketidakadilan tersebut sangat wajar kiranya jika rakyat berperilaku sinis terhadap penguasa.