
Friday, November 14, 2008
Komitmen Pemberantasan Korupsi, Benarkah?

Tuesday, October 7, 2008
Tendensi Cacat Hukum atas Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008
Timbul permasalahan ketika Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I memuat Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dalam konsideran mengingatnya. Apakah dapat dikatakan bahwa Kepmen tersebut cacat hukum dan tidak wajib dipatuhi?
Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan tentunya harus mengacu pada ketentuan yang ada yaitu Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I. Opini tentang kecacatan hukum Kepmen tersebut karena salah satu pijakan hukum yang tertuang dalam konsiderans mengingatnya yaitu PP No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksloitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan sudah dinyatakan dicabut oleh peraturan yang baru yaitu PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disebutkan bahwa konsiderans mengingat adalah dasar hukum yaitu dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
Dalam Konteks Kepmen PU No.321/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Tarif BJPSDA untuk Pemanfaatan Air Baku Bagi PLTA di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I, perlu terlebih dahulu dikaji tentang bentuk dari produk hukum Menteri PU tersebut. Prof. Maria Farida Indrati, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indoesia berpendapat bahwa Keputusan menurut Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia (Fockema Andreae) berasal dari besluit istilah umum untuk pernyataan kehendak instansi pemerintah dan pembuat per UU an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata memutuskan di bidang pemerintahan berarti menentukan, menetapkan, menjatuhkan hukum atau mengambil keputusan dan kata keputusan berarti menyangkut sesuatu yang telah ditetapkan.
Istilah keputusan sendiri secara luas dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking) dan Kepmen PU ini merupakan Keputusan yang bersifat menetapkan dengan objek yang jelas yaitu Pemanfaatan Air Baku Bagi PLTA di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I.
Secara teoritik. Kepmen tersebut telah memenuhi asas-asas hukum yang ada dan tidak ada pertentangan karenanya.
Justifikasi terhadap cacat atau tidaknya sebuah peraturan harus melalui proses pengujian sesuai mekanisme hukum yang ada dan haruslah dibuktikan secara hukum pula. Dalam prosedur hukum di Indonesia dikenal mekanisme pembuktian judicial review tentang bertentangan/tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, ataupun asas-asas lain yang berlaku seperti lex posteriori derogat legi priori, peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Untuk menjawab kemungkinan terjadi kecacatan hukum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil UU terhadap UUD 1945. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan dibawah UU kewenangan pengujiannya ada pada Mahkamah Agung (tingkat kasasi).
Apabila Kepmen tersebut digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan syarat memenuhi unsur-unsur KTUN yaitu kongkrit, individual dan final, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebuah peraturan tentu harus dikaji secara konprehensif. Dalam ketentuan Kepmen PU tersebut, memang terdapat satu ketentuan dalam konsiderans mengingat yaitu PP No. 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan yang dinyatakan dicabut dengan terbitnya PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan dicabutnya salah satu pijakan hukum di konsiderans mengingat tersebut tentu tidak otomatis membuat Kepmen tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Teknis penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya dalam konsiderans mengingat, UU No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan untuk diurutkan menurut hirarki dan waktu terbitnya. Secara hirarkis, PP No. 6 Tahun 1981 menduduki urutan kedua dalam konsideran mengingat Kepmen tersebut, berada satu tingkat dibawah UU No. 7 Tahnu 2004 Tentang Sumber Daya Air, hal ini berarti bahwa masih ada Peraturan yang lebih tinggi yang digunakan sebagai dasar pijakan dan acuan penerbitan Kepmen tersebut.
Selain pengkajian dan pengujian secara hirarkis, perlu dilakukan pengujian norma atas peraturan tersebut. Pengujian norma merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ( UU terhadap UUD) dan Mahkamah Agung ( Peraturan dibawah UU ). Namun perlu dilihat apakah substansi dalam Kepmen No. 321/KPTS/M/2008 ada yang bertentangan dengan PP No. 42 tahun 2008 atau UU No. 7 tahun 2004. Selama isi dari Kepmen tersebut tidak ada pertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbaru (PP No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA) maka logika hukum membenarkan keberlakuan (eksistensi) dari Kepmen tersebut. Sehingga Kepmen tersebut tentu memilki kekuatan hukum yang sah.
Kepmen PU No. 321/KPTS/M/2008 secara eksplisit sebenarnya telah “meninggalkan” PP No. 6 Tahun 1981 seperti penggunaan istilah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (menyesuaikan dengan UU No. 7 tahun 2004) dan tidak menggunakan istilah sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 6 Tahun 1981 yaitu Iuran Pembiayaan Eksploitasi & Pemeliharaan Prasarana Pengairan.
Tuesday, September 30, 2008
Mohon Maaf Lahir Bathin
Taqabbalalallahu minna wa mingkum
taqabbal ya karim
Minal Aidzin Wal Faidzin
Mohon Maaf Lahir Bathin.
Achmad Yunus & Keluarga
Thursday, August 28, 2008
Fatwa MUI Vs Hukum Positif
Terlepas dari kontroversi terbitnya fatwa MUI yang mengahramkan rokok, diperlukan sebuah pemisahan konteks berpikir antara sebagai warga negara Indonesia dengan sebagai umat Islam.
Secara yuridis fatwa MUI tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengatur bagi setiap warganya yaitu Undang-undang Dasar, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Secara yuridis formil dapat dikatakan bahwa fatwa MUI bukanlah sebuah produk hukum negara sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaksanakan fatwa tersebut.
Indonesia bukanlah negara Islam, sehingga norma-norma yang ada dan berlaku di Indonesia adalah berdasarkan hukum negara (hukum positif), bukanlah hukum Islam.
Nasrudin, seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang mengatakan dalam blog pribadinya bahwa literatur hukum Islam (Fiqh, Syari’ah), dikanal beberapa terma yang berkaitan dengan proses pengambilan hukum, di antaranya adalah fatwa, qadha’, dan ijtihad. Ketiga terma ini, meski samasama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik akan hukum, memiliki cara kerja, otoritas, dan kekuatan hukum yang berbeda. fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh juru fatwa (mufti) kepada orang yang mengajukan pertanyaan akan status hukum. Fatwa mengharuskan adanya proses istifta’ (pengajuan permohonan akan fatwa) oleh pemohon (mustafti) secara personal maupun badan hukum kepada mufti.
Masih menurut Nasrudin, berbeda dengan qadha’, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh si pemohon sendiri. Bila qadhi merupakan kepanjangan tangan negara untuk mengatur urusan yudikatif (di negara Islam), mufti lazimnya adalah seorang intelektual (ulama) independen, tidak berafiliasi dengan kekuatan mana pun, termasuk negara.
Fatwa, sebagaimana disampaikan Ibn Qayyim al-Jawzi, memiliki keterbatasan otoritas keberlakuan. ”Taghayyarul fatwa bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat.” (Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat).
Nasrudin menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, beberapa rumusan fatwa MUI ternyata senantiasa terikat dengan faktor-faktor politis. Atha Mudzhar dalam disertasi doktornya, ”Fatwas of The Council of Indonesian ’Ulama’: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988”, mencatat, dari 22 fatwa MUI, hanya 11 (50 persen) di antaranya yang boleh dikatakan netral. Selebihnya, 8 fatwa dinilai dipengaruhi oleh pemerintah. Hanya ada 3 fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Dari sini, maka benar kata Louis Althusser, bahwa MUI (bersama organisasi senada: Walubi, PGI, KWI, PHDI, dlsb) telah memainkan fungsi ideological state. Salah satu ”kaki tangan” negara yang bermain di wilayah ideologis.
Dalam suatu kesempatan di salah satu stasiun TV swasta, seorang ulama wakil MUI mengatakan bahwa kepatuhan untuk tunduk pada fatwa adalah gambaran kualitas iman seseorang. Seorang muslim yang tidak tunduk pada fatwa ulama (MUI) maka dapat dikatakan bahwa dari konteks perihal fatwa sang muslim digolongkan tidak beriman, namun belum tentu dari konteks diluar fatwa. Sang ulama mengatakan bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum selain Al Quran & Hadist yang harus dijunjung tinggi penegakannya, namun secara hierarkis berada di bawah Al Quran dan Hadist. Keadaan ini memberikan sinyal bahwa umat Islam memiliki keterikatan (syariah) untuk mematuhi fatwa MUI tersebut.
Dari runtun penjelasan tersebut memang memiliki konsekwensi yang berbeda pula antara hukum negara (hukum positif) dan hukum Islam (syariah). Apabila Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram merokok, kita dihadapkan pada dua rezim hukum yaitu sebagai warga negara dan umat Islam (bagi yang beragama Islam). Sebagai warga negara sudah barang tentu kita bisa terbebas dari segala macam ancaman hukum, karena Indonesia tidak melarang rokok di peraturan perundang-undangannya. Namun sebagai umat Islam, kita terancam mendapatkan dosa karena tidak mematuhi fatwa haram ulama atas rokok tersebut, ataukah kita mempercayai bahwa dalam Islam fatwa juga sebenarnya tidak memiliki kekuatan mengikat. Wallahu`alam
Wednesday, August 13, 2008
Kemerdekaan RI & Kemerdekaan Yuridis Rakyatnya
Perjuangan yang dilakukan oleh funding father`s bangsa ini, para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk berperang merebut kemerdekaan haruslah kita maknai dengan sebuah sikap konsisten. Indonesia adalah Negara Hukum, statement tersebut memiliki arti bahwa supremasi hukum di Indonesia menjadi hal terprioritas. Negara dengan predikat Negara hukum memiliki konsekwensi tersendiri dalam membuat regulasi yang mengikat bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Pemahaman pemberlakuan rezim hukum secara territorial ini haruslah diikuti dengan pemahaman materi dan subtansi dari sebuah regulasi pro rakyat. Apabila kita pelajari berbagai macam produk hukum yang diproduksi oleh legeslatif kita mulai dari tingkatan UU (DPR-RI) hingga Perda (DPRD) mungkin akan menyebutkan prosentase angka yang tidak wajar antara produk hukum yang pro rakyat dan produk hukum yang asal-asalan atau request dari kelompok tertentu bahkan dari asing.
Suasana demokrasi yang konon katanya dalam sejarah bangsa ini sedang berada di titik puncak yang ditandai dengan berbagai macam perkembangan-perkembangan ritual politik seperti Pemilu langsung, multi partai, transparansi dan keterwakilan yang semakin jelas dalam parlemen ternyata hanya menjadi sebuah kemajuan simbolik semata. Amien Rais dalam bukunya yang berjudul Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia menyebutkan bahwa nasionalisme yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah nasionalisme simbolik seperti dukungan yang luar biasa pada tim sepak bola Indonesia saat Piala Asia beberapa waktu yang lalu, kebanggaan yang tak terkira saat lagu Indonesia dikumandangkan dalam event pertandingan olahraga dll, namun nasionalisme tersebut tentu tidak efektif dan bertahan lama dimana rakyat Indonesia sedikit demi sedikit mulai kehilangan perannya dalam perekonomian, BUMN di privatisasi, kebijakan pemerintah yang gampang berubah karena intervensi asing dan masih banyak yang lainnya. Tulisan Amien mungkin mengingatkan bangsa ini agar segera bangkit dan kembali membangun kemerdekaan hakiki rakyat.
Kemerdekaan semu yang sedang dinikmati bangsa ini memang terlihat manis. Namun dibalik kemanisan buah kemerdekaan ala Indonesia saat ini akan datang sebuah kehancuran, kebinasaan dan ketidakberdayaan bangsa, tanda-tandanya pun sudah mulai terlihat. Pengamanan ekstra ketat saat kunjungan Presiden Gerge W. Bush ke Indonesia, perubahan kebijakan secara mendadak tentang nuklir Iran, perlakuan yang luar biasa kepada Abu Bakar Ba`asyir & Amrozi CS serta banyak lagi tanda-tanda yang lain sudah mewakili bahwa Indonesia mulai tidak berdaya.
Sudah saatnya pemerintahan Yudhoyono mulai berpikir keras untuk memaknai arti kemerdekaan secara hakiki diujung masa jabatannya agar sang presiden bisa khusnul khatimah di akhir jabatan.
Monday, August 11, 2008
Kontroversi Hukum Penjualan Air Bersih oleh PT. Petrokimia Gresik
PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan produsen pupuk (holding company PT. PUSRI) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara, dalam kaitannya dengan kontroversi penjualan air bersih, perusahaan ini telah memiliki Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPPA) yang dikeluarkan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur. Dalam SIPPA tersebut disebutkan dengan item tersendiri tentang tujuan pengambilan air permukaan yaitu untuk proses produksi dan penyediaan air minum, sehingga dari segi konsistensi terhadap perijinan yang diberikan, dengan berdasarkan pada Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan tersebut PT. Petrokimia Gresik tidak menyalahi ijin yang telah diberikan.
Friday, July 25, 2008
Fenomena Pilgub Jatim, Gus Dur & Orang Madura
Pemilihan Gubernur Jatim kemarin sebenarnya bukan sekedar perang pengaruh antara partai-partai politik, namun perang pengaruh diantara tokoh Nahdlatul Ulama sangat kental terasa, maklum saja karena Jawa Timur merupakan basis Nahdlatul Ulama terutama di Madura dan daerah Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuangi dan Jember) yang mayoritas penduduknya keturunan Madura.
Pilgub Jawa Timur memang sudah terselenggara pada tanggal 23 Juli 2008 kemarin. Beberapa lembaga survei, media dan kampus memaparkan hasil penghitungan cepat mereka. Mayoritas lembaga yang melakukan penghitungan cepat memenagngkan pasangan Soekrawo-Syaifullah Yusuf dan disusul pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dengan selisih sekitar 1 persen.
Media menulis bahwa kemenangan dua pasangan tersebut menunjukkan tumbangnya partai-partai besar di Jawa Timur, mengingat kedua pasangan tersebut diusung oleh partai-partai kecil yaitu pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf diusung oleh PAN, Partai Demokrat dan PKS. Pasangan Khofifah-Mudjiono diusung oleh PPP dan sejumlah partai gurem lainnya. Calon yang diusung oleh partai-partai besar seperti Sutjipto-Ridwan Hisjam oleh PDI Perjuangan, Soenarjo-Ali Maschan Moesa oleh Partai Golkar dan Achmady-Suhartono oleh PKB menempati peringkat dibawah Soekarwo-Syaifullah Yusuf dan Khofifah-Mudjiono.
Fenomena menarik tentang pecahnya Nahdlatul Ulama menimbulkan kebingungan yang luar biasa bagi pengikut fanatiknya. Penduduk Madura dikenal sebagai pengikut fanatik NU (bukan pengikut Gus Dur seperti banyak diberitakan media). Budaya masyarakat Madura yang menjunjung tinggi prinsip babu`, bapa`, guru, rato (ibu, bapak, guru, pemerintah-red) yang merupakan prinsip hierarki ketaatan orang madura yaitu kepada orang tua (babu`-bapa`), Ulama (guru) dan Pemerintah (rato) dimanfaatkan oleh para elit untuk meraup suara di pulau garam ini. Orang Madura menganggap ulama selain sebagai imam juga sebagai guru mereka, sehingga apapun yang dititahkan ulama tentu akan ditaati oleh umatnya.
Hasil survey salah satu media nasional menyebutkan bahwa mayoritas suara masyarakat Madura terserap untuk pasangan Khofifah-Mudjiono dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Hal ini menandakan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama di Madura mengalami perpecahan, maklum karena ada dua ketua umum organisasi sayap NU yang mencalonkan sebagai Gubernur ataupun Wakil Gubernur yaitu Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU dan Syaifullah Yusuf sebagai ketua Gerakan Pemuda Ansor. Masyarakat Madura menjadi korban akibat perpecahan tersebut. Mereka seakan berdiri diantara keteguhan memegang prinsip bapa`, babu`, guru, rato dan suara nurani mereka untuk menentukan pilihannya. Ternyata, prinsip babu`, bapa`, guru, rato adalah pemenangnya. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan pasangan khofifah-Mudjiono dan Soekarwo-Syaifullah yusuf karena memang santer beredar di kalangan Masyarakat Madura bahwa para kiyai mereka lebih condong ke Gus Ipul dan Khofifah.
Lantas dimanakah pengaruh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Partai Kebangkitan Bangasa (PKB)nya? PKB adalah pemenang pemilu di Madura. Namun, suara masyarakat Madura untuk pasangan Achmadi-Suhartono tidak begitu signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura bukanlah pendukung fanatik Gus Dur, akan tetapi lebih pada pengikut fanatik Nahdlatul Ulama dengan mesin politik para kiyai-kiyai yang tersebar di seluruh pelosok Madura. Hal ini berarti faktor Gus Dur bukan menjadi penentu kemenangan PKB di Madura, namun ada faktor yang lebih mempengaruhi yaitu faktor Nahdlatul Ulama dengan mesin para kiyai-kiyainya. Ternyata budaya memegang teguh prinsip babu`, bapa`, guru, rato dipengang erat oleh masyarakat Madura hingga kini termasuk dalam Pilgub Jatim 23 Juli 2008.
