Pencitraan Vs Kebutuhan Rakyat

Menjelang pilpres 2009, para ahli strategi komunikasi maupun konsultan pencitraan laris manis di “booking” oleh para capres-cawapres yang akan bertarung. Mereka mendapatkan tugas berat untuk mengcreate sesuatu yang biasa mjd “terkesan” luar biasa, sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang pendek menjadi panjang, sesuatu yang tak bernilai menjadi bernilai dan sesuatu yang gak penting menjadi penting.Hal itu menjadi sesuatu yang biasa memang, korelasi antara meraih simpati rakyat dengan maksimal sangat bergantung pada strategi komunikasi dan pencitraan para kandidat. Namun, coba kita berpikir dengan tidak biasa, sebenarnya apa hubungannya antara strategi komunikasi dan pencitraan dengan kinerja capres/cawapres dan kebutuhan rakyat?

PERTAMA, strategi komunikasi hanya dibutuhkan di AWAL mereka akan meraih kursi, namun sangat tidak dibutuhkan saat mereka bekerja untuk rakyat.

KEDUA, komunikasi dan pencitraan berfungsi sebagai make up saja yang sebenarnya menjadi penutup dari kepalsuan yang dimiliki oleh kandidat, dengan adanya pencitraan yang baik maka keburukan, kekurangan dan kelemahan akan otomatis tertutup secara dramatis dan menyulap sosok yang awalnya hanya manusia biasa menjadi laksana super hero yang kepopulerannya mengalahkan superman, power rangers apalagi spongebob. so, bukan perang visi/misi kandidat, tp yang ada adalah perang antar konsultan pencitraan dan ahli strategi..

KETIGA, tidak sedikit kocek yang harus dirogoh para capres/cawapres dalam membiayai para konsultan pencitraan ataupun ahli strategi, bahkan konon katanya, salah satu capres/cawapres harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah untuk membuat dirinya menjadi orang lain yang “bernilai sementara” di mata rakyat. Betapa mahalnya sebuah kepalsuan bukan?

KEEMPAT, strategi komunikasi dan pencitraan memang sangat pas untuk dijadikan ujung tombak dalam kampanye di Indonesia, mengingat rakyat kita sangat mudah terlena, terpengaruh dan silau dengan apa yang dia lihat, dia saksikan, tp tidak peka dengan apa yang dia rasakan dan lingkungan sekitar alami. Keadaan demikian mungkin adalah efek dari kontribusi kehadiran televisi maupun media lainnya di Indonesia yang sangat didominasi oleh tontonan yang “memanjakan dan menghibur” seperti sinetron, reality show, kuis dll yang porsinya blm diatur oleh pemerintah.

KELIMA, selain harus mahal membayar para konsultan dan ahli komunikasi, kandidat juga dihadapkan dengan kemahalan atas kepalsuan selanjutnya yaitu mahalnya media publishing yang digunakan. Untuk banner/baliho2 raksasa yang terpampang di tempat2 strategis tentu membutuhkan pembiayaan yang besar baik berupa medianya maupun pajak yang harus dibayarkan, selain itu untuk iklan di koran, tv ataupun radio dengan durasi tertentu juga tidaklah murah. Sebagai referensi, salah satu stasiun tv swasta nasional menerapkan tarif puluhan juta rupiah untuk iklan durasi 1 menit di prime time, bayangkan apabila iklan tersebut muncul beberapa kali dam sehari, berapa uang yang harus dikeluarkan setiap harinya?setiap minggunya?setiap bulannya selama kampanye?sebuah angka yang cukup fantastis bukan?

Dari kelima hal tersebut, caba kita berpikir dengan tidak biasa.. apa kaitannya antara pencitraan dengan kebutuhan rakyat Indonesia?bukankah rakyat Indonesia sudah capek dengan kepalsuan?bukankah rakyat Indonesia sudah lelah dengan kepura-puraan?bukankah rakyat sudah jenuh dengan kebohongan?rakyat tidak butuh capres/cawapres yang ”dicitrakan” baik dan pekerja keras, rakyat tidak perlu dengan mereka yang ”dipalsukan” seolah pro kepada rakyat kecil, rakyat tidak butuh kandidat yang buang-buang uang hanya untuk membohongi.. lebih baik uang tersebut dikumpulkan dan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan damapak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Rakyat Indonesia dituntut untuk cerdas, bisa memilih mana yang asli dan yang palsu untuk sebuah kesamaan kata dan kesamaan tujuan, yaitu kesejahteraan yang merata..
Mereka yang "dikesankan" mampu, belum tentu mampu.